AKURAT.CO Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera bakal mengawal pelaksanaan program yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi (rehab-rekon).
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah telah menganggarkan Rp100,1 triliun untuk menangani rehab-rekon pascabencana Sumatera yang ditargetkan rampung pada 2028.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 32 kementerian dan lembaga yang bertugas menangani rehab-rekon pascabencana Sumatera. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah menyetujui usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian/lembaga.
Baca Juga: Pemerintah Perkuat Infrastruktur Daerah Rawan Bencana di Sumatera
"Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak. Bergerak, dan setelah itu menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026," ujar Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Dia menegaskan, Satgas PRR akan melakukan pengecekan terhadap jalannya program Renduk tersebut setiap minggu. Langkah ini penting untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, termasuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menjelaskan proses tender untuk pembangunan hunian tetap (huntap) telah berjalan. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab Kementerian PKP akan dimulai pada September 2026.
Namun, dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) yang belum menyiapkan lahan huntap agar segera memenuhinya. Hal ini perlu diperhatikan lantaran beberapa lokasi belum menyelesaikan pengadaan lahan huntap.
"Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak (Mendagri). Supaya lahan itu bisa segera tuntas," ujarnya.
Baca Juga: Tito Karnavian: Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan Permanen
Berdasarkan data, Kementerian PKP mengantongi anggaran Rp2,2 triliun untuk membangun 7.952 huntap yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera. Masing-masing provinsi mendapatkan alokasi yang beragam sesuai kebutuhan, yakni Aceh 6.220 unit, Sumatera Utara 919 unit, dan Sumatera Barat 813 unit.
Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan huntap komunal oleh Kementerian PKP. PLN akan segera menyiapkan jaringan listrik di lokasi-lokasi huntap.
"Begitu instalasi pembangunan sudah siap, PLN akan langsung dipasang, Pak. Tentunya ini berkolaborasi dengan Pemda, BNPB, kemudian kementerian/lembaga," ujarnya.