Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik, Thomas Massie, mengajukan pasal pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada Selasa (15/9/2026). Ia menuduh Hegseth menyalahgunakan jabatan karena menjalankan perintah untuk melakukan permusuhan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.
Resolusi pemakzulan tersebut diperkirakan sulit untuk disahkan. Namun, langkah Massie, politikus Republik dari Kentucky, dapat memaksa DPR menggelar pemungutan suara.
Situasi ini berpotensi menyulitkan sejumlah anggota Partai Republik yang tengah bersiap meninggalkan Washington sebelum pemilihan paruh waktu pada November.
Pilihan Redaksi
- Kabar Buruk untuk Dunia! Terusan Panama Macet, Dampaknya Tak Main-Main
- AS Babak Belur Dihajar Iran, Negara Tekor Rp587 Triliun
- Makkah Kena Alarm Perang, Saudi Jadi Titik Panas Baru di Timteng
"Seluruh Departemen bersatu di belakang visi Menteri dan akan terus bekerja untuk menempatkan para prajurit serta Amerika sebagai prioritas utama," kata juru bicara Pentagon Kingsley Wilson dalam pernyataannya, dilansir Reuters.
Massie mengajukan pasal pemakzulan itu dengan status privileged. Artinya, DPR harus membahasnya dalam waktu dua hari persidangan legislatif.
Massie dikenal sebagai salah satu pengkritik vokal perang terhadap Iran dan bantuan AS kepada Israel. Ia tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilu.
Pada Mei lalu, Massie kalah dalam pemilihan pendahuluan dari kandidat yang didukung Presiden Republik Donald Trump.
Hubungan Massie dengan Trump memburuk setelah ia memimpin upaya untuk membuka dokumen Departemen Kehakiman yang berkaitan dengan mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Langkah tersebut membuat Massie berseberangan dengan presiden.
Massie dikalahkan Ed Gallrein, mantan anggota Navy SEAL yang memperoleh dukungan Trump dan mendapat sokongan dana besar dari kelompok-kelompok pro-Israel.
Sejumlah jajak pendapat menunjukkan bahwa perang yang dimulai melalui serangan pasukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari tidak populer di kalangan pemilih.
Anggota Kongres, terutama dari Partai Demokrat, telah berulang kali mendukung resolusi yang mendesak Trump mengakhiri konflik kecuali memperoleh persetujuan Kongres. Namun, berbagai resolusi tersebut belum berhasil menghentikan pertempuran.
Jajak pendapat juga memperlihatkan Partai Republik yang dipimpin Trump menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kendali atas DPR dan Senat ketika pemilih memberikan suara pada 3 November.
Hasil survei Reuters/Ipsos yang dirilis pada Senin menunjukkan Partai Demokrat unggul atas Partai Republik dalam preferensi pemilih untuk pemilihan anggota Kongres, dengan perbandingan 44% berbanding 37%.
Popularitas Trump juga menurun sejak ia melancarkan perang tersebut. Konflik itu mengganggu pengiriman minyak dan mendorong harga bahan bakar mendekati rekor tertinggi, sehingga menambah tekanan terhadap keuangan rumah tangga di Amerika Serikat.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]