AS Berencana Tutup Misi Diplomatik di 5 Negara, Termasuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Amerika Serikat (AS) berencana menutup lima kantor perwakilan diplomatik di Kanada, Jepang, Indonesia, Kamerun, dan Grenada. Rencana itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi jaringan diplomatik AS di berbagai negara.

Reuters melaporkan, Kementerian Luar Negeri AS telah menyampaikan rencana tersebut kepada sejumlah komite di Kongres pada akhir pekan lalu.

Kantor yang direncanakan ditutup meliputi Kedutaan Besar AS di St George's, Grenada; konsulat di Nagoya, Jepang, Medan, Indonesia, dan Winnipeg, Kanada; serta kantor perwakilan Kedutaan Besar AS di Douala, Kamerun.

Sejumlah sumber yang mengetahui rencana itu meminta identitas mereka dirahasiakan karena pemberitahuan kepada Kongres tersebut belum diumumkan kepada publik.

Menurut Reuters, penutupan beberapa kantor diplomatik di luar negeri secara bersamaan merupakan langkah yang jarang dilakukan AS, terutama jika tidak dipicu oleh krisis geopolitik tertentu.

Rencana tersebut merupakan kelanjutan dari pembahasan yang dimulai pada awal tahun lalu di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketika itu, kementerian luar negeri mengkaji kemungkinan menutup hampir selusin kantor perwakilan di luar negeri.

Langkah tersebut, menurut Reuters, menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk merombak birokrasi pemerintah federal agar sejalan dengan agenda "America First" yang diusung Trump.

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih bahkan sempat mengusulkan pemangkasan yang lebih besar, yakni dengan menutup sekitar 30 kantor perwakilan di luar negeri.

Sejumlah pejabat pemerintahan berpendapat bahwa beberapa kantor diplomatik berukuran kecil tidak lagi terlalu dibutuhkan. Mereka juga menilai biaya untuk menjalankan kantor-kantor tersebut tidak sebanding dengan manfaatnya.

Namun, politikus Partai Demokrat serta sejumlah mantan pejabat kebijakan luar negeri dan keamanan nasional memperingatkan bahwa kebijakan itu dapat melemahkan pengaruh AS di dunia.

Kekhawatiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengurangan kantor diplomatik, tetapi juga dengan pembubaran Badan Pembangunan Internasional AS atau USAID.

Menurut mereka, berkurangnya kehadiran AS di berbagai negara dapat memberi ruang lebih besar bagi pesaing strategis Washington, seperti China dan Rusia, untuk memperluas pengaruhnya.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membela langkah penghematan yang dilakukan pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk merampingkan kementerian luar negeri yang dianggap banyak pihak terlalu besar dan dibebani birokrasi yang rumit.

Ketika dikonfirmasi Liputan6.com terkait isu ini, pihak Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Selasa (4/8) merujuk ke pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri AS yang menyatakan, "Kementerian luar negeri berkomitmen menjalankan prosedur pemberitahuan kepada Kongres, termasuk dalam hal penutupan kantor perwakilan diplomatik. Untuk saat ini, belum ada informasi lebih lanjut yang dapat kami sampaikan. Kami berfokus memastikan jaringan diplomatik AS berjalan secara efisien dan efektif, serta memberikan hasil nyata bagi rakyat AS."