BMKG sebut 1.689 titik panas terdeteksi di Tanah Papua

Jayapura (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah V Jayapura mengungkapkan hasil pemantauan titik panas sejak Selasa (25/8) pukul 02.00 WIT hingga Rabu (26/8) pukul 02.00 WIT, terpantau sebanyak 1.689 titik panas di seluruh Tanah Papua.

Sebaran titik panas tersebut didominasi tingkat kepercayaan sedang sebanyak 1.485 titik (87.9%), kemudian tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 162 titik (9.6%), dan tingkat kepercayaan rendah tercatat 42 titik (2.5%).

Prakirawan BMKG Wilayah V Jayapura Sri Dewi di Jayapura, Rabu mengatakan, 1.689 titik panas itu tersebar di enam provinsi di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan,Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Dari hasil pemantauan terungkap banyak titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi terpantau berada di wilayah Kabupaten Yahukimo, sehingga wilayah tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengalami kebakaran lahan.

Secara umum, kata Sri Dewi, sebaran hotspot paling banyak terpantau di Kabupaten Merauke sebanyak 391 titik, diikuti Kabupaten Mappi sebanyak 275 titik dan Fak-Fak sebanyak 159 titik.

Dari hasil analisis tentang kombinasi antara indikasi El-Nino, periode puncak musim kemarau dan peningkatan titik api perlu menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan risiko.

Adapun resiko dampak El Nino yaitu penurunan intensitas curah hujan, terjadinya kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat asap, gangguan kesehatan masyarakat (ISPA), gangguan transportasi darat dan udara akibat jarak pandang berkurang serta kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, kata Sri Dewi.

Menurutnya, BMKG Wilayah V Jayapura telah merekomendasi kepada pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan penanganan secara terpadu.

Pemerintah Daerah agar menyusun dan memperbarui rencana kontingensi, memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, serta memperkuat sistem peringatan dini melalui pemantauan hotspot, kondisi cuaca, dan perkembangan fenomena El Niño.

Selain itu juga harus meningkatkan patroli terpadu, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, serta memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada wilayah rawan karhutla.

Memastikan ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman dini, serta mengisi waduk, embung, atau bendungan sebagai cadangan air untuk mendukung upaya pemadaman dan mengantisipasi musim kemarau, mempercepat pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber air serta menyiapkan distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan apabila diperlukan.

Selain itu juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun, membersihkan lahan maupun aktivitas lain yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah dengan konsentrasi hotspot yang tinggi.

"Pantau informasi cuaca, iklim, perkembangan fenomena El Niño, dan informasi titik api dari BMKG sebagai dasar langkah antisipasi dan mitigasi dan melaporkan apabila ditemukan titik api, asap, atau indikasi kebakaran kepada instansi yang berwenang agar penanganan dapat dilakukan secara cepat sebelum kebakaran meluas," kata Prakirawan Sri Dewi.