Bupati Lamsel perkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel
Selasa, 4 Agustus 2026 10:27 WIB
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati setempat, Senin. ANTARA/Riadi Gunawan
Lampung Selatan (ANTARA) - Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin.
“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Ia mengapresiasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, lokakarya tersebut menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas.
Dia mengatakan penguatan kapasitas aparatur desa sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan.
Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Dirinya juga menambahkan, kebijakan tersebut juga selaras dengan Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), khususnya pilar Unggul yang berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
“Harapannya, para kepala desa dan perangkat desa memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan sehingga mampu membangun manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Lamsel menegaskan pengelolaan keuangan desa tidak boleh berhenti pada aspek administrasi semata, tetapi harus mampu menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap program pembangunan desa harus berpedoman pada dua indikator utama, yakni memiliki dampak (impact) yang dirasakan masyarakat serta berkelanjutan (sustainable) sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.
“Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan,” ucapnya.
Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
“Selain memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih efektif melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, percepatan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa,” ujar Ade Priyanto.
Pewarta : Riadi Gunawan
Editor:
Citro Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.