AKURAT.CO Rencana pendanaan Amerika Serikat (AS) sebesar USD20 juta untuk program konservasi orangutan di koridor Sumatera terhenti setelah terjadi pergantian pucuk pimpinan di Washington.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto mengatakan pendanaan tersebut sebelumnya sudah berada pada tahap persiapan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Namun, rencana itu tidak berlanjut setelah Donald Trump menggantikan Joe Biden sebagai Presiden AS.
“Sudah siap tanda tangan, sudah siap MOU, USD20 juta dari pemerintah Amerika untuk konservasi orangutan di koridor Sumatera. Begitu Joe Biden kalah, Presiden Trump diinaugurasi, yang terjadi apa? Gak jadi,” ujar Joko saat media gathering bersama Kementerian Keuangan di Bogor, Jumat (2/10/2026).
Baca Juga: BPDLH Bersiap Masuk Pasar Karbon, Pemerintah Buka Sumber Pendanaan Baru
Menurut Joko, perubahan kebijakan pemerintah AS menjadi salah satu faktor yang memperketat aliran pendanaan iklim global.
Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan pembiayaan bilateral maupun multilateral yang selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan program lingkungan di Indonesia.
Ia mengatakan, perubahan tersebut membuat negara-negara penerima pendanaan tidak lagi dapat mengandalkan hibah internasional dengan pola yang sama seperti sebelumnya.
“Begitu global liquidity-nya mengering, seluruh negara berpikir dua kali. Kalau dulu masih bisa menikmati periode bulan madu dengan hibah-hibah internasional, sekarang hibah yang masuk pasti menjadi hibah yang mensyaratkan adanya katalis,” kata Joko.
Baca Juga: BPDLH Gandeng 8 Lembaga Dorong Pembiayaan Perhutanan
Perubahan kebijakan pendanaan AS juga berkaitan dengan keputusan pemerintahan Trump memangkas bantuan luar negeri dan keluar dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia.
Sebelumnya, pemerintahan Biden bersama Indonesia dan sejumlah negara mitra meluncurkan JETP senilai USD20 miliar. Skema tersebut dirancang untuk membantu transisi sektor ketenagalistrikan Indonesia sekaligus mendukung upaya penurunan emisi.
Bagi Indonesia, berkurangnya aliran pendanaan dari mitra internasional terjadi ketika kebutuhan pembiayaan iklim justru semakin besar.
BPDLH mencatat kebutuhan pendanaan Indonesia untuk mencapai target Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) mencapai sekitar USD472 miliar.