Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan melakukan pengawasan langsung ke lapangan terhadap pengerjaan tiga infrastruktur penanganan limbah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, di Banjarmasin Selatan pada 2026.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri yang memimpin langsung peninjauan ke TPAS Basirih bersama jajaran anggota komisi III, Senin, menyampaikan, tiga pembangunan infrastruktur ini harus dikerjakan sebaik-baiknya dan tepat waktu.
"Kami ke sini untuk memastikan tiga proyek ini dikerjakan," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Ridho Akbar menambahkan, TPAS Basirih memang harus dibenahi semaksimal mungkin untuk bisa diizinkan beroperasi lagi.
"Kita harap tiga proyek infrastruktur ini tidak sia-sia, harus bisa meyakinkan Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk mengizinkan kembali TPAS Basirih beroperasi kembali," ujarnya.
Karenanya pihaknya meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terus melakukan koordinasi intensif dengan kementerian.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Chandra Iriandhy Wijaya mengungkapkan, tiga infrastruktur tersebut, pertama adalah saluran pemisah limbah air lindi dan air hujan di sekitaran penampungan sampah.
"Ini rencananya kita bangun sekitar 2,5 kilometer memutar di penampungan sampah TPAS, tapi tahun ini kita kerjakan sekitar 700 meter dulu," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur saluran pemisah air lindi dan air hujan tersebut untuk tahun ini dialokasikan anggaran Rp4 miliar.
"Saat ini sudah proses pengerjaan, baru sekitar 5 persen berjalan," paparnya.
Sedangkan infrastruktur kedua dikerjakan di TPAS Basirih ini berupa dua unit kolam wetland, ungkap Chandra, gunanya ini untuk membersihkan air limbah dari sampah yang bisa disalurkan ke alam.
"Proyek ini kita anggarkan Rp3 miliar," ungkapnya.
Sedangkan infrastruktur ketiga, kata Chandra, adalah siring untuk membuat tanggul di sekitaran pembuangan sampah, agar sampah tidak berserakan lagi kemana-mana.
"Kalau proyek ini kita anggarkan sekitar Rp1 miliar," ujarnya.
Dia optimis ketiga infrastruktur itu bisa selesai jelang akhir tahun, hingga bisa memenuhi syarat agar TPAS Basirih bisa kembali beroperasi setelah pada Februari 2025 disanksi penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI karena beroperasi sistem terbuka. (ADV)
Pewarta: Sukarli
Editor : Firman
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.