Pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen pupuk telah tersalur, tetapi mengapa masih terdapat alokasi yang belum tersalur dan di mana posisi pupuk tersebut.
Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong penguatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi menyusul realisasi distribusi hingga 21 September 2026 baru mencapai 73,64 persen dari total alokasi 2,11 juta ton.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana mengatakan pengawasan pupuk bersubsidi tidak cukup hanya melihat ketersediaan stok, tetapi juga memastikan pupuk dapat ditebus petani sesuai kebutuhan dan musim tanam.
“Persoalan pupuk tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya stok. Tantangannya adalah apakah pupuk tersedia di wilayah yang membutuhkan, dapat ditebus petani yang berhak, tersedia sesuai musim tanam, serta tidak menambah kerumitan administrasi bagi petani,” kata Renny di Surabaya, Senin.
Berdasarkan data tersebut, dari alokasi 2,11 juta ton pupuk bersubsidi, sebanyak 1,55 juta ton telah tersalurkan sehingga masih terdapat 557,86 ribu ton yang belum tersalurkan.
Realisasi pupuk NPK tercatat paling tinggi, yakni 76,21 persen dari alokasi 961,69 ribu ton. Sementara Urea yang memiliki alokasi 999,18 ribu ton baru tersalur 72,96 persen.
Renny mengatakan sisa alokasi tidak serta-merta menunjukkan adanya kelangkaan atau kegagalan distribusi karena serapan dapat dipengaruhi kalender tanam, kebutuhan wilayah, kemampuan penebusan petani, dan persoalan administrasi.
“Pertanyaan pentingnya bukan sekadar berapa persen pupuk telah tersalur, tetapi mengapa masih terdapat alokasi yang belum tersalur dan di mana posisi pupuk tersebut,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pupuk organik yang hingga kini memiliki tingkat penyaluran terendah, yakni 61,64 persen dari alokasi 143,8 ribu ton.
Menurut Renny, Pemprov Jawa Timur perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Pupuk Indonesia, distributor, kios, dan kelompok tani untuk memastikan distribusi tepat data, alokasi, waktu, harga, serta penerima.
Ia mendorong Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur memiliki dashboard penyaluran yang memuat alokasi, stok, realisasi penebusan, sisa kuota, dan daerah dengan serapan rendah.
“Yang lebih penting adalah memastikan 2,115 juta ton alokasi Jawa Timur benar-benar berubah menjadi manfaat bagi petani,” tuturnya.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.