Ini bagian dari perjalanan Gerakan Nurani Bangsa, salah satunya bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berdialog tentang kondisi kebangsaan yang sekarang ini
Yogyakarta (ANTARA) - Tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, dan sesepuh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) berdialog dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai kondisi kebangsaan di Indonesia saat ini.
"Ini bagian dari perjalanan Gerakan Nurani Bangsa, salah satunya bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berdialog tentang kondisi kebangsaan yang sekarang ini," kata tokoh GNB Alissa Wahid usai silaturahmi kebangsaan dengan Sri Sultan di Yogyakarta, Kamis.
Menurut Alissa, Sri Sultan menjadi salah satu tokoh yang ditemui karena Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, termasuk saat Yogyakarta menjadi ibu kota sementara dan pada Deklarasi Ciganjur tahun 1998.
Baca juga: Megawati-GNB gelar pertemuan bahas isu kebangsaan dan kemasyarakatan
Tokoh GNB Amin Abdullah mengatakan dialog yang berlangsung sekitar tiga jam juga membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang dinilai perlu menjadi prioritas.
"Saya kira itu, karena itu sumber dari segala masalah. Kalau itu undang-undang perampasan aset selesai, insya Allah semua akan mengikuti. Jadi itu harapan beliau dan kita-kita semua," ujarnya.
Selain itu, Amin menilai pemerintah perlu memperkuat akuntabilitas publik, tidak hanya mempertanggungjawabkan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga kepada masyarakat secara luas.
Sementara itu, tokoh GNB Lukman Hakim Saifuddin mengatakan berbagai keresahan masyarakat saat ini bermuara pada menurunnya kepercayaan publik terhadap berbagai institusi.
Baca juga: Megawati gelar silaturahmi dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa
Menurut dia, rendahnya kepercayaan publik dipengaruhi berbagai faktor, terutama penegakan hukum yang dinilai belum konsisten serta belum optimalnya akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat.
"Kemudian akuntabilitas publik, jadi pertanggungjawaban para penyelenggara negara itu jangan hanya bersifat administratif semata, tapi dalam rangka menjaga, memelihara, dan merawat kepercayaan publik itu adalah bagaimana akuntabilitas ke masyarakat itu juga harus disampaikan dengan sejelas-jelasnya," katanya.
Lukman menambahkan Sri Sultan juga memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan penegakan hukum dan akuntabilitas publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat kembali meningkat.
Baca juga: Gerakan Nurani Bangsa soroti pelemahan demokrasi hingga lingkungan
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.