Gubernur nilai FTZ langkah baru bangun ekonomi perbatasan
Selasa, 15 September 2026 15:59 WIB
Gubernur NTT Melki Laka Lena saat menjadi pembicara dalam acara diskusi FTZ di Kupang secara daring. ANTARA/Ho-Humas Undana
Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menilai pengembangan kawasan bebas perdagangan (Free Trade Zone/FTZ) di perbatasan Indonesia–Timor Leste sebagai langkah baru membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Ini adalah jalan baru kita membangun Indonesia dan membangun NTT dari ujung timur. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh peran, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing,” kata Melki di Kupang, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Melki saat menghadiri secara daring Diskusi Publik “Pengembangan Kawasan Bebas Perdagangan (Free Trade Zone) di Wilayah Perbatasan Indonesia–Timor Leste Tahun 2026” yang digelar Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (FH Undana) di Aula Pascasarjana Undana, Kupang.
Melki mengatakan posisi geopolitik perbatasan Indonesia dan Timor Leste sangat strategis, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai kerja sama produktif yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia menegaskan Pemprov NTT siap mendukung proses pengembangan FTZ, mulai dari penyusunan studi kelayakan, penentuan lokasi, pemetaan investasi hingga penyediaan infrastruktur dasar.
Menurut Melki, FTZ juga harus dirancang agar tidak hanya menguntungkan investor, tetapi mampu melibatkan UMKM, koperasi, kelompok perempuan dan pemuda sehingga masyarakat di sekitar perbatasan menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi.
“FTZ harus mampu merangkul pelaku UMKM, koperasi, serta kelompok perempuan dan pemuda agar dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Ketua APINDO NTT Fredi Ongko Saputra mengatakan terdapat sejumlah parameter teknis yang perlu dipersiapkan, seperti kesiapan pelabuhan kargo, kapasitas lahan di bawah pengawasan Bea Cukai, tata ruang integratif, efisiensi jarak logistik serta inklusi UMKM lokal dalam ekonomi formal.
“Mudah-mudahan FTZ ini dapat terwujud sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan peralatan produksi dan pertanian dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) NTT Eko Hassep Nurgito mengingatkan pengembangan FTZ harus diikuti mitigasi terhadap berbagai potensi kejahatan transnasional, seperti penyelundupan, TPPO, narkotika, kejahatan kepabeanan, pencucian uang, illegal crossing, kejahatan siber dan risiko biosecurity.
“Pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang mengintegrasikan data perbatasan serta menempatkan aspek keamanan sejak awal perencanaan. Masyarakat di wilayah perbatasan juga harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujarnya.
Pakar Kebijakan Publik Undana Prof. David B.W. Pandie menilai peluang pengembangan FTZ semakin terbuka seiring masuknya Timor Leste ke dalam blok ASEAN Free Trade Area.
Ia mendorong skema kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mendukung pembangunan infrastruktur logistik.
“Jika FTZ di perbatasan RI–Timor Leste berhasil diwujudkan, kawasan tersebut berpotensi menjadi FTZ atau KEK berbasis perbatasan darat pertama di Indonesia bagian timur,” tambah dia.
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.