Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, impor kereta bekas termasuk impor yang diatur sehingga membutuhkan kesepakatan dari keseluruhan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Budi menuturkan, kebijakan ekspor dan impor adalah hasil kesepakatan bersama lintas instansi. Klasifikasi barang impor itu terbagi ke berbagai kategori antara lain impor bebas, impor diatur, dan impor yang dilarang. Budi mengatakan, impor kereta bekas, termasuk impor yang diatur sehingga memerlukan kesepakatan dari seluruh kementerian/lembaga terkait.
"Nah (impor) yang diatur ini ada kesepakatan bersama semua K/L,” ujar Budi dikutip dari Antara, Jumat, (25/9/2026).
Selain itu, ia menuturkan, impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang perlu rekomendasi dari kementerian teknis.
Ia mengatakan, rencana impor rangkaian KRL bekas dari Jepang oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sedang dibahas. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan telah memanggil PT KAI dan menjelaskan aturan-aturannya.
"Nanti dengan rekomendasi dari kementerian teknis. Jadi kita jelaskan dulu biar tahu apa saja syarat-syaratnya," tutur Budi.
Mengenai usia kereta, Budi menuturkan, impor kereta bekas dibolehkan dengan maksimal usia 20 tahun.
“Memang kalau bekas, kereta itu dibolehkan maksimal usianya 20 tahun,” tutur dia.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI menyetujui rencana impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang dengan syarat tetap meningkatkan industri perkeretaapian dalam negeri.
"Pengadaan sarana bukan baru ini, sebagai solusi transisi," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Komisi VI DPR RI menyetujui impor rangkaian KRL bekas dengan syarat tetap memperhatikan industri kereta dalam negeri.
Selain itu, kata Andre, Komisi VI DPR meminta KAI tetap memperkuat sinergi bersama PT INKA dengan meningkatkan technology readiness levels dan manufacturing readiness level PT INKA secara proper level 9.