Bagikan:
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Sumatera Utara sebagai langkah strategis untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Sumatera yang saat ini menghadapi tantangan pasokan energi.
Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan percepatan operasional PLTA Batang Toru menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di wilayah Sumatera yang dinilai membutuhkan tambahan pasokan listrik.
"Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid," ujar Yuliot dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Percepatan tersebut menjadi semakin mendesak setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi serta merusak infrastruktur jaringan kelistrikan yang menghubungkan PLTA Batang Toru dengan sistem transmisi Sumatera.
Saat ini, Kementerian ESDM terus mengawal proses pemulihan jaringan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi. Pembangunan kembali jalur transmisi dilakukan secara terakselerasi agar listrik yang dihasilkan PLTA Batang Toru dapat segera disalurkan ke sistem kelistrikan Sumatera.
"Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata Yuliot.
BACA JUGA:
Selain persoalan infrastruktur transmisi, proyek senilai Rp21,6 triliun tersebut sebelumnya juga menghadapi kendala perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan proyek diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, yang kemudian diikuti persetujuan untuk melanjutkan konstruksi.
Seiring dengan penyelesaian administrasi, pemerintah juga menjalankan pengujian teknis pembangkit secara paralel. Menurut Yuliot, proses testing PLTA membutuhkan genangan air sehingga seluruh tahapan teknis harus berjalan beriringan dengan penyelesaian administrasi.
"Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel," ujarnya.
Pengoperasian PLTA Batang Toru juga diharapkan mempercepat pencapaian target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional. Saat ini, bauran EBT Indonesia berada pada kisaran 16–17 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 21 persen pada akhir 2026.
"Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun," kata Yuliot.
PLTA Batang Toru dibangun di atas lahan seluas sekitar 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembangkit berkapasitas 510 megawatt tersebut dikembangkan oleh PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor utama.
Pembangunan proyek dimulai pada 1 September 2017 dengan nilai investasi mencapai Rp21,6 triliun yang berasal dari penanaman modal asing. Setelah beroperasi penuh, PLTA Batang Toru diharapkan menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik di Sumatera sekaligus memperkuat transisi Indonesia menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
=-=
Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru, Sumatera Utara. (ANTARA/HO-Kementerian ESDM)
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+