Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun mengatakan upaya mewujudkan ketahanan energi menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program.
“Di tengah meningkatnya kebutuhan energi serta dinamika global yang kian kompleks, upaya mewujudkan ketahanan energi tidak lagi menjadi tantangan sektoral, melainkan sebagai tujuan nasional yang menuntut sinergi berbagai kebijakan, sumber daya, dan pelaksanaan program,” katanya dalam Entry Meeting Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi Tahun 2026, dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.
Karena itu, BPK melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Energi sebagai bagian dari mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan ini dirancang untuk melihat ketahanan energi secara utuh sebagai sebuah ekosistem yang menghubungkan kebijakan, program, pemanfaatan sumber daya, dan tata kelola.
Lebih lanjut, pendekatan ini melanjutkan praktik baik yang telah diimplementasikan BPK pada Pemeriksaan Tematik Nasional Ketahanan Pangan Tahun 2025.
Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menilai apakah kebijakan, tata kelola, program, dan kegiatan ketahanan energi nasional pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dirancang dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029.
“Pemeriksaan tematik ketahanan energi dilaksanakan dengan pendekatan ekosistem yang diarahkan untuk mengidentifikasi cross cutting issues, sehingga memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan. Pemeriksaan dilakukan pada 59 entitas yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN,” ungkap Isma.
Pilar ketahanan energi dan sektor yang akan diperiksa adalah meliputi sektor energi primer (minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi baru terbarukan), sektor transformasi energi (ketenagalistrikan dan pengolahan energi), sektor pengguna energi final (transportasi, industri, rumah tangga, komersial), serta sektor mineral (nikel, tembaga, bauksit, dan mineral kritis lainnya).
Pemeriksaan tematik nasional ketahanan energi akan pula mengevaluasi efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK atas isu-isu berulang, seperti tata kelola subsidi dan kompensasi energi, lifting dan cost recovery hulu migas, serta pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
Dalam kegiatan entry meeting ini, Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo menerangkan bahwa ketahanan energi penting untuk menjamin kebutuhan dasar dan kesejahteraan rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, menjaga stabilitas fiskal dan ekonomi makro, serta menjamin pemerataan pembangunan dan keadilan.
“BPK harus melakukan pemeriksaan tematik atas ketahanan energi untuk memenuhi mandat konstitusional. Sektor energi mengelola sumber daya dan keuangan negara yang sangat besar, memiliki risiko tinggi dan berdampak luas, serta memberi nilai tambah dan manfaat nyata,” ujar dia.
Pemeriksaan tematik nasional ketahanan energi disebut melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan. Karena itu, keberhasilannya sangat bergantung pada keterbukaan, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak.
Proses pemeriksaan ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk membangun pemahaman yang utuh atas capaian, tantangan, risiko, maupun praktik baik yang ada, sehingga menghasilkan rekomendasi yang relevan, implementatif, dan berdampak nyata.
Surat tugas pemeriksaan secara simbolis diserahkan oleh Ketua BPK didampingi Anggota VII BPK kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemeriksaan dilakukan pada Agustus sampai dengan November 2026, pelaporan hasil pemeriksaan pada Desember 2026 sampai dengan Januari 2027.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua BPK: Ketahanan energi butuh sinergi berbagai kebijakan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.