...pemutakhiran data harus dilakukan secara hati-hati agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya
Kulon Progo (ANTARA) - Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam proses pemutakhiran (cleansing) data dan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan agar tidak merugikan masyarakat berhak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kulon Progo, untuk memastikan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat setempat tetap berjalan optimal.
"Meskipun capaian Universal Health Coverage (UHC) sudah tinggi, pemutakhiran data harus dilakukan secara hati-hati agar warga yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya. Selain itu, kesiapan fasilitas kesehatan di pelosok juga harus diperhatikan," kata Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene di Kulon Progo, Jumat.
Felly mengapresiasi capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kulon Progo yang telah mencapai 99,15 persen dengan tingkat keaktifan 93,24 persen, di mana 52,87 persen di antaranya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Capaian tersebut mengantarkan Kulon Progo meraih predikat Pratama dalam UHC Award 2026.
Baca juga: DPR usul afirmasi khusus daerah UHC cegah penurunan kepesertaan JKN
Felly menegaskan Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memberikan dukungan alokasi anggaran guna membangun fasilitas kesehatan di kawasan pelosok Kulon Progo.
"Kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendorong pemutakhiran data kepesertaan yang lebih akurat sekaligus pemerataan sarana kesehatan daerah," katanya.
Menanggapi keterbatasan fiskal daerah, Sekretaris Daerah Kulon Progo Triyono menyampaikan Pemkab Kulon Progo terus memprioritaskan sektor kesehatan.
Alokasi anggaran kesehatan daerah rata-rata mencapai 25 persen dari APBD, berada di atas ketentuan batas minimal (mandatory spending).
"Namun, penurunan transfer ke daerah (TKD) menuntut pemkab mengatur anggaran secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengusulkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, khususnya di wilayah pegunungan yang jarak tempuhnya jauh dari rumah sakit.
"Untuk wilayah lima kecamatan di utara, paling tidak ada rumah sakit tipe D untuk mengampu warga kami agar jarak menuju layanan medis tidak terlalu jauh. Kami juga berharap proses pemutakhiran data berdasarkan desil tidak menyulitkan masyarakat," kata Ambar.
Baca juga: Menkes kuatkan JKN melalui regulasi, pendekatan promotif preventif
Baca juga: Program JKN hadir berikan kepastian layanan bagi peserta
Pewarta: Sutarmi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.