"Bapak gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus memberi dampak ekonomi yang
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG dan SPPG guna memastikan tata kelola sesuai ketentuan, kualitas gizi terjaga, serta rantai pasok pangan semakin berpihak kepada petani dan peternak lokal.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik di Mataram, Ahad, mengatakan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG dan SPPG ini dilakukan menjelang dimulai kembali operasional program MBG di wilayah setempat pada Senin (20/7).
"Bapak gubernur juga memandang penyempurnaan tata kelola ini sebagai langkah positif. Program sebesar MBG harus dibangun di atas tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, sekaligus memberi dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan Gubernur NTB menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyempurnaan tata kelola sebelum operasional SPPG kembali berjalan.
"SPPG di NTB pasti akan taat azas, sehingga perbaikan tersebut diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaat MBG benar-benar diterima oleh masyarakat sesuai tujuan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto," kata Aka, sapaan akrabnya.
Pemprov NTB telah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pengawasan melalui perangkat daerah terkait dan satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk.
Baca juga: Pemerintah responsif terhadap aspirasi publik terkait MBG
Pengawasan dilakukan mulai dari kualitas bahan pangan, pemenuhan standar gizi, proses distribusi, hingga kepatuhan setiap SPPG terhadap ketentuan yang ditetapkan BGN.
Selain memastikan kualitas layanan, pengawasan juga diarahkan untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih adil. Pemerintah daerah didorong agar kebutuhan bahan baku MBG semakin banyak melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas.
"Jangan sampai ada praktik yang justru mengurangi manfaat program, termasuk mencari keuntungan yang tidak wajar dari harga bahan pangan. Program ini harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi penerima manfaat sekaligus membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal," katanya.
Baca juga: President pushes cross-sector collaboration for free meal program: BGN
Ia menambahkan Gubernur NTB juga menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan operasional sesuai ketentuan. Apabila masih ditemukan pelanggaran yang dapat diperbaiki, pembinaan harus menjadi langkah pertama. Namun apabila pelanggaran terus berulang dan tidak menunjukkan perbaikan, pemerintah daerah diminta segera melaporkannya kepada BGN untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
"Kalau masih bisa dibina, lakukan pembinaan. Tetapi kalau tetap tidak mematuhi ketentuan, laporkan kepada BGN agar dilakukan evaluasi. Jika memang tidak layak lagi beroperasi, pemerintah daerah dapat mengusulkan penghentian operasional sesuai mekanisme yang berlaku," katanya.
Aka mengatakan usulan penyempurnaan tata kelola tersebut, bagian dari masukan yang telah disampaikan asosiasi SPPG kepada pemerintah pusat dan saat ini tengah ditindaklanjuti oleh BGN.
Pemerintah berharap, setelah proses penyempurnaan selesai, seluruh SPPG yang beroperasi benar-benar memenuhi standar pelayanan, tata kelola, dan akuntabilitas yang telah ditetapkan.
Ia menyatakan Pemprov NTB optimistis program MBG tidak hanya menjadi instrumen peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga penggerak ekonomi daerah melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.
"Dengan pengawasan yang lebih ketat, tata kelola yang semakin baik, serta sinergi pemerintah pusat dan daerah, MBG diharapkan berjalan lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat NTB," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026