Bagikan:
MALANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pejabat pemerintah, birokrat, dan pengelola BUMN yang membuat kebijakan merugikan masyarakat atau mencuri uang negara.
Prabowo menyampaikan peringatan itu saat menghadiri Panen Raya Serentak Bersama TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat, 17 Juli 2026.
“Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat,” kata Prabowo.
“Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Saya tidak akan ragu-ragu,” lanjutnya.
Prabowo mengatakan sikap itu terutama berlaku bagi pihak yang mendapat jabatan melalui pilihan rakyat maupun mereka yang bekerja di pemerintahan, birokrasi, dan badan usaha milik negara.
Ia juga menyebut pemerintah sedang melakukan penertiban besar-besaran terhadap berbagai kegiatan ilegal.
Kegiatan tersebut meliputi penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal, perikanan ilegal, serta praktik perdagangan yang melanggar hukum.
“Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan ilegal,” ujarnya.
BACA JUGA:
Prabowo tidak memerinci jumlah perkara, perusahaan, pejabat, maupun nilai kerugian negara yang sedang ditangani dalam operasi tersebut.
Ia menyatakan pemerintah ingin menguasai kembali kekayaan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Prabowo, Indonesia tidak ingin bermusuhan dengan negara lain dan tetap membuka hubungan persahabatan. Namun, pemerintah tidak akan menerima praktik yang membuat kekayaan nasional terus diambil tanpa memberi manfaat yang sepadan bagi rakyat.
Ia meminta pejabat yang digaji negara bekerja cepat dan tidak menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mencari keuntungan pribadi.
Prabowo juga mengaitkan pemberantasan kegiatan ilegal dengan agenda swasembada pangan, energi, dan air.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+