Bagikan:
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang meminta dukungan anggota DPR dan DPD RIdaerah pemilihan (dapil) Jakarta agar pemerintah pusat mempercepat pencairan dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov DKI.
Permintaan itu disampaikan Pramono dalam agenda silaturahmi bersama DPRD DKI, Pemprov DKI, serta anggota DPR RI dan DPD RI dapil Jakarta. Pemprov DKI saat ini masih menunggu pencairan DBH yang baru terealisasi sekitar 23 persen dari pagu anggaran tahun ini.
Terkait persoalan DBH yang disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pemerintah daerah, HNW menyebut isu tersebut berkaitan langsung dengan pembahasan anggaran di DPR RI, khususnya melalui Badan Anggaran (Banggar).
"Kalau terkait dengan dana bagi hasil, ya ini satu hal yang fakta yang kemudian terjadi adalah ini pasti terhubung juga kalau dalam konteks di DPR terhubung juga dengan Badan Anggaran," kata HNW di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Juli.
HNW lantas menyebut Pramono sejatinya memiliki jalur komunikasi informal yang lebih efektif agar pencairan sisa DBH segera direalisasikan. Mengingat, Pramono, sebagai politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) berada dalam satu partai politik yang sama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.
"Pasti lah Pak Gubernur punya jalur tol, tol yang sangat cepat, gitu ya. Karena kalaupun Badan Anggaran pasti ada ketuanya. Nah, beliau tahu tuh Ketua Badan Anggaran itu siapa dan Ketua Badan Anggaran pasti ada Ketua DPR-nya. Apalagi, beliau bisa lebih tahu lagi, gitu. Artinya ada jalur yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi," ucap HNW.
Meski demikian, HNW menilai forum komunikasi antara Pemprov DKI, DPRD DKI, DPR RI, dan DPD RI merupakan langkah positif untuk memperkuat koordinasi antarlembaga.
"Kita sangat bersyukur dan mengapresiasi adanya ijtihad, satu terobosan masa depan mengumpulkan kita semuanya anggota DPR RI dengan anggota DPRD dan DPD RI. Ini adalah sebuah tradisi yang baik," kata Hidayat.
HNW juga mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah disampaikan pimpinan DPRD DKI maupun Gubernur DKI dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, di acara yang sama, Pramono meminta dukungan seluruh wakil rakyat dari Jakarta untuk ikut menyuarakan percepatan pencairan DBH yang dinilai sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ibu kota.
"Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sekali lagi, hal yang berkaitan dengan dana bagi hasil memang Jakarta membutuhkan. Jadi kalau kemudian teman-teman yang di DPR RI, DPD RI, dan teman-teman DPRD DKI Jakarta ikut menyuarakan, itu sangat bagus bagi Jakarta untuk membangun," tutur Pramono.
Di mana, pemotongan DBH yang dialami Jakarta dalam APBD tahun 2026 mencapai Rp15 triliun, sehingga dana yang disalurkan hanya sekitar Rp11 triliun. Meski demikian, Pemprov DKI memutuskan tiga sektor tidak boleh terdampak pemotongan anggaran, yakni pendidikan, kesehatan, dan tambahan penghasilan pegawai (TKD) ASN.
Pramono mengaku sengaja mempertahankan anggaran TKD ASN karena tidak ingin pengalaman pada masa pandemi COVID-19 kembali terulang.
"Saya tidak mau TKD ASN itu dipotong. Karena pengalaman COVID yang lalu, terus terang sampai ada yang bunuh diri di Jakarta sehingga peristiwa itu saya tidak mau terulang kembali karena tidak semua orang yang sudah mendapatkan kesempatan seperti kita semua. Makanya untuk itu tidak dipotong," tutur Pramono.
Menurut Pramono, dampak pemotongan DBH dirasakan di berbagai sektor. Namun, ia menilai pembangunan Jakarta masih dapat berjalan karena adanya transparansi kebijakan dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
"Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, inilah yang kalau saya jujur, kemudian kenapa membuat Jakarta masih bisa membangun dengan baik, walaupun ada pemotongan DBH yang besar sekali. Dampak DBH ini terasa di mana-mana," imbuh dia.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+