Presiden Brasil Larang Judol, Industri Sepak Bola Teriak

Liputan6.com, Brasilia - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memberlakukan larangan judi online (judol) pada Jumat (25/9/2026), hanya beberapa hari menjelang pemilu yang akan menentukan upayanya meraih masa jabatan keempat sebagai pemimpin negara tersebut.

Pemilu Brasil berlangsung pada Minggu (4/10).

Lula, yang berasal dari kubu kiri, akan menghadapi putra mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro yang kini dipenjara. Pada Jumat, ia menandatangani aturan sementara yang "melarang seluruh taruhan olahraga dan kasino online".

Judi online dilegalkan di Brasil pada 2018. Sejak itu, industri tersebut menjadi sorotan karena kecanduan judi dinilai telah menguras pendapatan banyak keluarga.

Flavio Bolsonaro menuding langkah Lula sarat kepentingan politik. Sejumlah klub sepak bola Brasil juga memperingatkan larangan tersebut dapat mengurangi pendapatan mereka jika perusahaan taruhan menghentikan kerja sama sponsor.

Saat mengumumkan kebijakan itu, Lula menyebut industri judi online sebagai "kanker".

"Entah kita mengangkat tumornya atau tumor itu yang akan membunuh kita," katanya seperti dilaporkan BBC.

Sejumlah jajak pendapat terbaru menunjukkan Lula yang berusia 80 tahun bersaing sangat ketat dengan Bolsonaro yang lebih muda.

Secara terpisah, Lula juga menandatangani rancangan undang-undang yang mengatur tindak pidana terkait fixed-odds betting. Sederhananya, dalam jenis taruhan ini, pemain sudah tahu sejak awal berapa uang yang akan didapat jika tebakannya benar. Jenis taruhan ini paling umum digunakan dalam taruhan olahraga online.

Pemain maupun bandar judi diberi waktu hingga 5 Oktober untuk menarik dana yang masih tersimpan di akun taruhan online. Sementara itu, penyetoran dana baru sudah dilarang.

Aturan baru tersebut harus mendapat persetujuan Kongres dalam waktu 120 hari agar tetap berlaku.

Lula mengakui taruhan online mulai diizinkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Michel Temer. Namun, menurut dia, industri tersebut kemudian berkembang "tanpa regulasi di bawah pemerintahan Bolsonaro".

Dalam pernyataan di X, Lula mengatakan saat itu "tidak ada pembatasan", terutama untuk mencegah anak-anak dan remaja mengakses layanan taruhan online.

"Kami tidak akan membiarkan perusahaan taruhan meraup keuntungan dengan mengorbankan pendapatan dan kehidupan keluarga Brasil," kata Lula.

Ia mengatakan telah mendengar kisah keluarga yang sampai menjual seluruh barang di rumah akibat kecanduan judi.

Dalam Sidang Majelis Umum PBB awal pekan ini, Lula juga menuding industri tersebut telah "mengubah kecanduan menjadi keuntungan".

Namun, Flavio Bolsonaro menyebut kebijakan tersebut "populis, munafik, dan bermotif politik" saat berkampanye di Rio de Janeiro pada Jumat.

Gremio, salah satu klub yang masuk kelompok 12 klub besar Brasil, sebelumnya memperingatkan bahwa perusahaan taruhan olahraga telah menjadi "salah satu sumber utama pendapatan olahraga" sejak industri tersebut dilegalkan.

Menurut Gremio, perubahan aturan "tidak hanya akan membuka pintu bagi perjudian ilegal, tetapi juga menjadi pukulan mematikan bagi sepak bola Brasil yang dapat membuat banyak klub bangkrut".

Klub-klub besar Brasil menerima dana sponsor sebesar 1,1 miliar real Brasil dari perusahaan taruhan olahraga sepanjang 2025. Pada periode yang sama, menurut laporan penyiar Globo, industri tersebut mencatat pemasukan sebesar 62,5 miliar real.

Sebagian besar bentuk perjudian, termasuk kasino dan mesin slot, ilegal di Brasil. Namun, taruhan online berkembang pesat sejak dilegalkan pada 2018.

Survei Atlas dan Bloomberg yang diterbitkan pekan ini menunjukkan 59,9 persen orang dewasa Brasil mendukung larangan taruhan online.

Brazilian Institute for Responsible Gaming (IBJR), asosiasi yang mewakili sekitar 75 persen industri taruhan domestik, mengatakan larangan total terhadap fixed-odds betting dapat mengancam keberlangsungan industri secara keseluruhan, termasuk potensi pendapatan senilai 58 miliar hingga 73 miliar real.

"Larangan juga tidak menghilangkan permintaan yang sudah ada," kata IBJR dalam sebuah pernyataan.

Menurut IBJR, orang yang beralih ke layanan taruhan ilegal tidak lagi mendapatkan "akses terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia dalam lingkungan yang teregulasi".

IBJR meminta pemerintah federal memperketat aturan perjudian, bukan melarang sepenuhnya taruhan online dan fixed-odds betting.