● Indeks keyakinan masyarakat terhadap perekonomian negara terus merosot.
● Kinerja dan efektivitas tiga program mercusuar pemerintah terus mendapat sorotan publik luas.
● Kuatnya intervensi pemerintah dalam pasar mencirikan karakteristik negara gagal.
Indonesia memasuki tahun kemerdekaannya ke-81 pada tahun ini. Dan siapa pun yang mengisi kursi pemerintahan pasti membawa janji politik untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian diterjemahkan lewat berbagai program unggulan.
Begitu pula pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menjabat untuk periode 2024-2029.
Pasangan ini menjagokan program mercusuar di bidang ekonomi seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Sayangnya, ketiga program mercusuar ini terus menuai kritik sejak awal diluncurkan. MBG dikritik karena penyaluran tidak merata, maraknya kasus keracunan, hingga dugaan korupsi.
Begitu juga KDMP yang dituding bakal merusak ekonomi pedesaan dan warisan koperasi nasional. Sementara Danantara jadi perhatian karena kewenangannya mengolah ratusan triliun setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) dan berhak mengajukan penyertaan modal negara.
Di atas kertas, ketiga program ini sebetulnya bisa berefek positif jika dijalankan dengan tata kelola yang baik. Sebab, ketiganya turut dibekali kewenangan dan sumber daya negara yang besar untuk menjalankan fungsinya.
Masalahnya, penggunaan wewenang besar ini malah memberi sinyal bahwa pemerintah kebablasan mengintervensi pasar dan tak memberi manfaat besar kepada masyarakat.
Read more: Koperasi Desa Merah Putih jangan mengganggu ekonomi dan memicu kriminalisasi warga desa
Masyarakat mulai pesimistis
Program-program seperti KDMP, MBG, dan Danantara pada dasarnya adalah bentuk intervensi negara yang masuk langsung ke dalam mekanisme pasar, baik melalui alokasi anggaran langsung, subsidi terarah, maupun pembentukan entitas usaha milik negara berskala besar.
Selama ini kritik terhadap ketiga program memang ramai disuarakan oleh kalangan terbatas, seperti akademisi, politisi, media, hingga organisasi masyarakat sipil. Tapi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus merosot justru menunjukkan jika masyarakat turut mengamini hal tersebut.
IKK atau Survei Konsumen merupakan survei bulanan yang dilaksanakan Bank Indonesia sejak Oktober 1999. Survei dilaksanakan terhadap sekitar 4.600 rumah tangga di 21 kota—dari Medan, Jakarta, hingga Ambon.
Dua bulan terakhir IKK terus merosot. Dari 117,8 poin (Juni) menjadi 116,8 poin per Juli 2026 atau yang terburuk sejak April 2025. Dalam IKK, optimisme masyarakat kian kritis jika terus mendekati angka 100 poin.
Read more: Gerakan Kabinet Bayangan adalah cara publik merawat oposisi
Pola pelemahan IKK seharusnya menjadi tanda tanya besar. Sebab, dalam periode yang bersamaan, pemerintah tengah gencar mengucurkan berbagai program dengan anggaran signifikan dengan tujuan eksplisit mendorong daya beli dan kepercayaan publik.
Padahal, MBG diklaim menyerap 1 juta pekerja. KDMP juga diproyeksi menyerap 1,4 juta pekerja.
Jika instrumen kebijakan yang begitu banyak justru berbanding terbalik dengan hasil yang diharapkan, maka persoalannya bisa jadi bukan pada kurangnya kehadiran negara, melainkan pada bentuk kehadiran itu sendiri.
Intervensi yang salah arah
Ekonom kawakan Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail, telah mewanti-wanti hal yang membedakan negara makmur dari negara yang gagal bukan sumber daya alam, geografi, maupun besarnya belanja pemerintah, melainkan kualitas institusi ekonomi dan politiknya.
Negara gagal, menurut mereka, lebih condong menyuburkan institusi ekstraktif, yang memusatkan keuntungan ekonomi pada segelintir elite melalui kedekatan dengan kekuasaan. Negara seperti ini tak menegakkan “institusi inklusif” yang menjamin hak kepemilikan, penegakan kontrak, dan persaingan yang adil bagi seluas mungkin warga negara.
Ironisnya, teori tersebut relevan dengan kondisi negara saat ini. Program mercusuar yang sering diposisikan sebagai bukti kehadiran negara justru kontraproduktif.
Pelemahan IKK dapat dibaca sebagai indikasi bahwa pasar tidak sedang mencari lebih banyak proyek pemerintah, melainkan lebih kepada kepastian hukum dan tata kelola.
Alih-alih memperluas kehadiran negara langsung di dalam pasar, prioritas semestinya diarahkan pada penguatan institusi yang menjadi fondasi bagi seluruh pelaku ekonomi, seperti kepastian hukum, kepastian hak kepemilikan, independensi lembaga peradilan, konsistensi regulasi lintas kementerian dan lembaga, serta pengawasan persaingan usaha yang bebas dari intervensi politik.
Read more: Tugas Kepala BGN baru Sudaryono: Hemat APBN, pemerataan penyaluran, perbaikan gizi, atau pembubaran lembaga
Ketidakpastian mengenai keberlanjutan kebijakan, tumpang tindih kewenangan antarlembaga, dan risiko intervensi yang berubah sewaktu-waktu jauh lebih menekan keyakinan pelaku ekonomi dibandingkan absennya stimulus fiskal.
Ketika pelaku usaha tidak meyakini apakah aturan hari ini akan tetap berlaku enam bulan ke depan, keputusan investasi jangka panjang cenderung ditunda.
Loyonya geliat investasi dan ekspansi bisnis inilah yang pada gilirannya tecermin dalam pelemahan indeks keyakinan, sebab indeks tersebut pada dasarnya adalah cerminan ekspektasi publik, bukan sekadar potret kondisi ekonomi hari ini.
Mengharapkan peran negara yang ideal
Suatu pemerintahan memang berupaya memenuhi janji politiknya dan mencoba untuk tampil beda satu sama lain.
Apalagi, penguatan institusi yang ideal memang cenderung tidak menghasilkan seremoni peluncuran yang meriah maupun klaim keberhasilan yang mudah dikomunikasikan kepada publik dalam jangka pendek.
Sementara peluncuran program mercusuar berskala besar menawarkan visibilitas politik yang instan dengan angka-angka yang dianggap gagah, meski dampaknya terhadap fondasi ekonomi jangka panjang masih meragukan.
Tapi, menjadi negara yang kuat bukan soal kehadiran di setiap lini produksi dan distribusi, melainkan soal penegakan aturan secara konsisten, perlindungan hak seluruh pelaku ekonomi tanpa pandang bulu, dan menyediakan kepastian yang memungkinkan investasi jangka panjang.
Dengan demikian, bukan lagi program mercusuar atau diskresi apa yang perlu dilakukan, melainkan institusi apa yang perlu diperbaiki agar kepercayaan pasar dapat pulih secara berkelanjutan.
Momen Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini seharusnya jadi momen refleksi seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan negara yang berkelanjutan yang titik akhirnya menjadikan Indonesia menjadi negara maju.
Read more: Ekspor satu pintu Danantara dan bayangan risikonya dalam perdagangan internasional