REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sejumlah rabi senior di Inggris mendukung keputusan Perdana Menteri Andy Burnham yang menjatuhkan sanksi terhadap pemukim ilegal di Tepi Barat, dan mengingatkan kekerasan pemukim tidak bisa ditoleransi. Pada Selasa (8/9/2026), Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan perdagangan terhadap produk-produk impor yang berasal dari Wilayah Pendudukan Palestina.
Kepala rabi Inggris, Sir Ephraim Mirvis, memang sempat mengutuk langkah pemerintah Inggris dan mengingatkan keputusan boikot terhadap Israel bisa menguatkan orang-orang yang "menggunakan kebencian sebagai senjata terhadap kaum Yahudi." Namun rabi-rabi lainnya, khususnya dari sayap progresif di komunitas Yahudi, mendukung rencana Miliband sambil mengingatkan yang lainnya agar tidak mengabaikan kekerasan pemukim Israel.
Jonathan Wittenberg, rabi senior dari Masorti Yudaisme, kepada The Guardian, mengatakan " Apa yang terjadi di Tepi Barat hari ini adalah sebuah Chillul Hashem, sebuah kekerasan atas nama Tuhan dari perintah terburuk. Kita tidak bisa diam. Ini buruk bagi rakyat Palestina yang hidup dalam damai. Ini buruk bagi Israel."
"Kita harus bersuara. Kita harus berbuat sesuatu atas kekhawatiran mendalam terhadap manusia. Dan semata demi Israel dan Yudaisme. Kita tidak bisa balik badan," kata Wittenberg, menambahkan.
Wittenberg telah berkunjung ke Tepi Barat bersama Miliband dan juga berkunjung ke perkampungan Palestina di Umm al Khair dan menyaksikan kekerasan, menegaskan, "Waktunya untuk bertindak."
Jeremy Gordon, rabi dari New London Synagogue, juga mendukung keputusan Miliband mengatakan, "Adalah salah untuk bergumen demi ketidakbersuaraan, tanpa aksi... Buku panduan para pemukim adalah berdasarkan pada konsepsi bahwa mereka akan ditenangkan atau diabaikan, dan warga Yahudi yang baik di dunia akan mengabaikan aksi ilegal dan kriminal mereka."
Rabi dari Kingston Liberal Synagogue di London, Lev Taylor juga mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan "sebagai arah pergerakan pemerintah ke arah yang benar".
Langkah tegas Pemerintah Inggris diambil di tengah meningkatnya reaksi keras dunia internasional terhadap keputusan rencana kontroversial Israel yang akan memperluas koridor E1. Pembangunan koridor pemukim E1 di utara dan selatan Yerusalem di Tepi Barat dinilai dunia akan menjadikan solusi dua-negara mustahil secara geografis.
Di bawah hukum internasional, semua pembangunan Israel di tanah pendudukan dinilai ilegal, sebuah pandangan yang ditegaskan oleh Mahkamah Pidana Internasional pada Juli 2024.
Sebuah survei YouGov pada Rabu (9/9/2026) mengungkap bahwa 52 persen dari responden mendukung keputusan pemerintah Inggris membatasi perdagangan dengan Israel, sementara 17 persen mengekspresikan dukungannya. PM Andy Burnham mempertahankan keputusannya di hadapan dewan pada Rabu.
"Di dunia yang sulit dan berbahaya ini, Inggris harus berdiri bersama sesuatu," ujar Burnham.
"Inggris harus menunjukkan kepemimpinan, Inggris harus berdiri bersama keadilan melawan ketidakadilan."
sumber : Antara, Anadolu