Bima (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, memperkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di daerah.
"Pemerintah Kabupaten Bima memiliki komitmen yang tinggi untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di daerah. Kami siap berkolaborasi secara erat dengan Baznas RI guna menyukseskan berbagai program prioritas nasional tersebut demi kemaslahatan umat," ujar Bupati Bima Ady Mahyudi dalam rilis Bagian Prokompim Pemkab Bima di Bima, Senin.
Upaya tersebut dibahas Bupati Ady Mahyudi saat kunjungan kerja dan koordinasi dengan Baznas RI di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Menurut dia, program-program strategis Baznas RI perlu dikoordinasikan dan diimplementasikan secara nyata di Kabupaten Bima melalui sinkronisasi dengan program prioritas pemerintah daerah.
Ia berharap, kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola zakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pimpinan Baznas RI Pembina Wilayah Provinsi NTB Syarifuddin mengatakan pihaknya memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, antara lain penanggulangan kemiskinan, tanggap bencana, dukungan biaya pendidikan, rumah sehat, rumah layak huni, serta Kartu Sehat Baznas.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, Baznas memiliki program bantuan permodalan berbasis masjid dan majelis taklim, penyediaan sarana penerangan dan akses listrik bagi wilayah terpencil, serta pemberdayaan ekonomi kelompok peternak.
Program lainnya mencakup Lumbung Pangan, Mualaf Center Baznas, Sekolah dan Pesantren Layak Belajar, penyediaan air bersih, serta Bank Sampah Baznas.
Sinergi program tersebut menjadi relevan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bima menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima turun dari 14,39 persen pada 2023 menjadi 13,88 persen pada 2024. Angka tersebut kembali turun pada 2025 menjadi 12,59 persen atau berkurang 1,29 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca juga: Bupati Lombok Timur menargetkan pengumpulan zakat Rp31 miliar
Secara keseluruhan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima turun 1,80 poin persentase dalam periode 2023-2025, sedangkan untuk kemiskinan Kabupaten Bima untuk 2026 belum tersedia karena BPS dijadwalkan merilis angka terbaru pada Oktober atau awal November mendatang.
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026