Destry Resmi Pimpin BI, Stabilitas Makro Jadi Fokus Utama 2026-2031

Destry menyampaikan hal tersebut setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur BI di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

"Stabilitas itu menjadi sangat penting untuk kami. Karena tentunya, dengan kita memiliki ekonomi yang stabil, tentu ruang-ruang untuk pertumbuhan ekonomi itu menjadi semakin luas," kata Destry saat memberikan keterangan pers di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI Periode 2026-2031

Destry mengatakan ketidakpastian ekonomi global masih menjadi salah satu faktor yang akan memengaruhi arah kebijakan bank sentral dalam jangka pendek.

Karena itu, BI akan tetap memperhatikan stabilitas dalam merumuskan kebijakan ke depan.

Menurut Destry, kondisi tersebut membuat koordinasi antara BI dengan pemerintah dan kementerian/lembaga menjadi penting, terutama dalam menangani persoalan domestik yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Salah satu fokus yang disoroti Destry adalah pengendalian inflasi. Ia menilai upaya menjaga stabilitas harga tidak dapat dilakukan BI sendirian karena terdapat berbagai faktor di sektor riil yang berada di luar kewenangan langsung bank sentral.

"Untuk mencapai stabilitas, kita bisa bekerja sama. Jadi tidak dengan Bank Indonesia sendiri, kita bisa mengajak bersama melalui Sinergi Merah Putih, khususnya dalam menangani masalah-masalah domestik seperti inflasi. Yang itu tentu akan menjadi PR bagi kami di Bank Indonesia dengan terus meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan BI ke depan tidak hanya akan bertumpu pada instrumen moneter.

Koordinasi dengan pemerintah juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama ketika tekanan inflasi bersumber dari sisi pasokan maupun kondisi sektor riil.

Dengan stabilitas yang terjaga, BI berharap kebijakan ekonomi dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi aktivitas usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Selain stabilitas, Destry menegaskan BI juga memiliki mandat untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mandat tersebut sejalan dengan amanah Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Tentu ini akan kami wujudkan juga dalam kebijakan, dan tentunya akan terus bersinergi juga dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Karena ini menjadi PR kita bersama," kata dia.

Dengan demikian, arah kebijakan BI periode 2026-2031 akan berada pada dua kepentingan yang perlu dijaga secara bersamaan, yakni stabilitas ekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan.

Stabilitas tetap menjadi fondasi, sementara kebijakan bank sentral juga diarahkan agar dapat menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Baca Juga: DPR Sahkan Destry sebagai Gubernur BI Periode 2026-2031

Destry menyebut BI akan terus mengedepankan kebijakan yang memenuhi prinsip "3I", yakni impactful, inklusif, dan integratif.

Prinsip tersebut, kata dia, akan diwujudkan melalui penguatan "Sinergi Merah Putih" bersama pemerintah dan kementerian/lembaga terkait.

Destry Damayanti resmi menjabat sebagai Gubernur BI untuk periode 2026-2031 setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MA Sunarto pada Rabu (2/9/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tanggal 1 September 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam agenda yang sama, Aida S. Budiman mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior BI.

Sementara itu, Solikin M. Juhro mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur BI.

Dengan dimulainya periode kepemimpinan baru tersebut, Destry akan menghadapi kondisi perekonomian global yang masih dinamis.

Stabilitas nilai tukar, inflasi, kondisi sektor keuangan, serta kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan menjadi sejumlah isu yang akan berada dalam ruang kebijakan bank sentral.

Destry menegaskan BI akan mengandalkan sinergi dengan pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.

"Karena ini menjadi PR kita bersama," tegasnya.