Pemkab Katingan cari solusi SPPG terpencil belum beroperasi

Pemkab Katingan cari solusi SPPG terpencil belum beroperasi

Selasa, 22 September 2026 11:28 WIB

Image Print

Rapat pembahasan pencarian solusi SPPG terpencil belum beroperasi. ANTARA/Naslee

Kasongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan tengah mencari solusi agar fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun di wilayah terpencil dapat segera beroperasi. Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Pemkab Katingan bersama investor SPPG di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Katingan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Katingan Christian Rain selaku Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Katingan di Kasongan, Senin mengatakan, sejumlah SPPG telah dibangun sejak 2025 hingga 2026.

Namun, fasilitas yang telah selesai dibangun tersebut masih menunggu kejelasan terkait operasional dan mekanisme pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Investor sudah melaksanakan sesuai prosedur dan persyaratan yang diminta. Namun, yang belum ada sampai sekarang adalah kepastian pembayaran dan sistem pembayarannya,” kata Christian Rain.

Dia menilai, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar fasilitas yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan untuk mendukung program MBG, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil.

Pemkab Katingan juga telah melakukan pengecekan lapangan dengan pendampingan BPKP. Hasil pengecekan tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Christian Rain juga menyebut, pihaknya akan mendorong pertemuan langsung dengan BGN untuk membahas kondisi SPPG di Kabupaten Katingan. Data dan dokumen hasil pengecekan akan disiapkan sebagai bahan pembahasan.

“Kita ingin datang bukan sekadar menyampaikan persoalan, tetapi membawa data dan dokumen yang lengkap untuk mencari solusi,” ucapnya.

Menurut Christian Rain, pembangunan SPPG di wilayah 3T memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis hingga akses transportasi dan infrastruktur.

Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Oleh sebab itu, Pemkab Katingan berharap adanya kepastian mengenai operasional dan pembiayaan SPPG sehingga fasilitas yang sudah dibangun dapat segera digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Pemkab Katingan bahas kesiapan anggaran hadapi karhutla

Baca juga: Bawaslu Katingan temukan 13 pemilih meninggal dalam PDPB

Baca juga: Mekanisme santunan korban kebakaran di Kapuas dipelajari Pemkab Katingan

Pewarta : Naslee/Rendhik Andika
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.